Sampah Kian Menumpuk, Pengelolaan Tak Merata Jadi Persoalan Serius di Kota Palopo

 

Djazman Al-Kindi: DAM Palopo

Berkemajuan.com--Persoalan sampah di Kota Palopo kian memprihatinkan. Di tengah produksi sampah yang mencapai sekitar 90 ton per hari, layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah justru dinilai belum merata dan meninggalkan sebagian warga tanpa solusi yang jelas.

Keterbatasan fasilitas tempat sampah serta sistem pengelolaan yang belum berjalan optimal dari hulu ke hilir membuat masyarakat kesulitan membuang sampah rumah tangga. Kondisi ini memicu munculnya titik-titik pembuangan sampah ilegal di sejumlah wilayah, sekaligus memperburuk kualitas lingkungan dan memicu potensi konflik sosial.

Ironisnya, di beberapa kawasan, warga mengaku terpaksa membuang sampah secara sembunyi-sembunyi karena tidak adanya layanan pengangkutan maupun lokasi pembuangan yang memadai.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh warga di Banawa, Kelurahan Binturu. Salah seorang warga, Ibu Haderia, mengungkapkan bahwa di lingkungannya tidak pernah ada pengangkutan sampah secara rutin.

“Di rumah kami tidak ada pengangkutan sampah, begitu juga beberapa tetangga di sini,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (6/2/2026).

Akibat tidak adanya layanan tersebut, sampah rumah tangga terpaksa ditumpuk atau dibuang di lokasi tertentu yang dianggap memungkinkan, meskipun menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Namun, kondisi berbeda justru terjadi di wilayah yang masih berada dalam satu kawasan yang sama. Bapak Husein, warga setempat, menyebutkan bahwa layanan pengangkutan sampah di lingkungannya berjalan normal dan rutin.

“Di tempat kami, mobil sampah rutin datang mengambil sampah, tetangga-tetangga juga terlayani,” katanya.

Perbedaan kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan layanan pengangkutan sampah dalam satu wilayah administratif yang sama. Sebagian warga mendapatkan pelayanan, sementara sebagian lainnya terabaikan tanpa kejelasan.

Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu gesekan sosial antarwarga. Situasi ini menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota Palopo, khususnya terkait pemerataan layanan, transparansi pendataan wilayah terlayani, serta tanggung jawab pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan.